Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah - Hallo sahabat WAH KABAR, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Aneh, Artikel Artist, Artikel Berita, Artikel Celebrities, Artikel Gossip, Artikel Hari Ini, Artikel Kabar, Artikel News, Artikel Singapore, Artikel Socialita, Artikel Today, Artikel Unik, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah
link : Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah

Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah

Nasional - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merencanakan menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa Presiden harus membuat survei terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencana tersebut.

"Presiden harus bertanya kepada minimal 30 persen calon jemaah haji. Apakah rela (calon jamaah haji) dana nya dipakai untuk infrastruktur," kata Tulus, kepada wartawan, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Tulus menyebut, Presiden harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan konsep ekonomi syariah ketika mengalokasikan anggaran haji untuk infrastruktur.

"Tapi intinya, lakukan jajak pendapat ke minimal 25-30 persen calon jamaah haji," kata Tulus.

Presiden Jokowi sebelumnya ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden.

"Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji)," kata Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

AnalisaQQ™

Demikianlah Artikel Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah

Sekianlah artikel Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah dengan alamat link https://wahkabar.blogspot.com/2017/07/dana-haji-untuk-infrastruktur-jokowi.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: