Judul : BPJS Kesehatan Batam, Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS
link : BPJS Kesehatan Batam, Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS
BPJS Kesehatan Batam, Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS
Perpres No. 82 Tahun 2018, menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait penyempurnaan aturan sebelumnya.
Kabid SDM, Umum, dan Komunikasi Publik, Irfan Rachmadi mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya," ungkapnya.
Pada keterangan pers, Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS yang dihadiri oleh -Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Kabid Penagihan dan Keuangan di Gedung BPJS Kesehatan Batam, Batam Centre - Batam.
Berikut perubahan regulasi, dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018
Pendaftaran Bayi Baru Lahir
Bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan tersebut mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres diundangkan (18 Desember 2018).
Status Kepesertaan bagi Perangkat Desa
Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas.
Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang ditanggung oleh pemerintah.Status
Peserta yang ke Luar Negeri
Masih terkait kepesertaan, dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS.
Dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, peserta tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.
Aturan Suami lstri Sama-Sama Bekerja
Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib di daftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta.
Tunggakan luran
Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika peserta tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila peserta menunggak lebih dari 1 bulan.
Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika peserta sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan.
Denda Layanan
Denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali.
Maka peserta akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG's. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.
Aturan JKN-KIS Terkait PHK
Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran.
Manfaat jaminan kasehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
Ditempat yang sama, Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Maihendra menambahkan, Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama.
"BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya," pungkasnya. (*)
(atm)
Demikianlah Artikel BPJS Kesehatan Batam, Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS
Sekianlah artikel BPJS Kesehatan Batam, Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel BPJS Kesehatan Batam, Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS dengan alamat link https://wahkabar.blogspot.com/2018/12/bpjs-kesehatan-batam-perpres-82-tahun.html