Judul : Tahun 2024 Diperikarakan Anggaran Minim, TPP Pegawai dan Gaji Honorer Natuna akan Berimbas
link : Tahun 2024 Diperikarakan Anggaran Minim, TPP Pegawai dan Gaji Honorer Natuna akan Berimbas
Tahun 2024 Diperikarakan Anggaran Minim, TPP Pegawai dan Gaji Honorer Natuna akan Berimbas
 |
| Bupati Natuna, Wan Siswandi- |
Bupati Natuna Wan Siswandi saat upacara pencanangan 10 juta bendera di halaman Kantor Bupati Natuna Senin, 7 Agustus 2023 menyebutkan bahwa dana tersebut murni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.
Kondisi itu kata Bupati kemungkinan akan berimbas pada keterlambatan pembayaran gaji honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Tahun depan anggaran Rp 890 miliar, berarti tidak adalagi uang pemerintah daerah, sehingga nanti mungkin akan ada imbasnya, seperti keterlambatan gaji dan TPP," kata Bupati.
Namun meskipun demikian Kepala Daerah Natuna ini minta agar para ASN dan tenaga honorer untuk tetap berpikiran positif, karena Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Natuna tetap berupaya untuk mempertahankan TPP dan tenaga honorer.
"Siapapun Bupatinya tetap akan sulit keuangan, namun demikian saya dengan teman - teman dari TPAD berupaya untuk mempertahankan TPP yang honorer juga demikian, kita lihat nanti perkembangan terakhir seperti apalah," imbuh Wan Siswandi.
Dengan kondisi keuangan tahun 2024 mendatang, kata Wan Siswandi, kemungkinan tidak akan ada kegiatan pembangunan dari pemerintah daerah.
Orang nomor 1 di lingkungan Pemkab Natuna ini juga minta agar para ASN dan tenaga honorer dapat memaklumi kondisi keuangan daerah ini.
(Piston)
Demikianlah Artikel Tahun 2024 Diperikarakan Anggaran Minim, TPP Pegawai dan Gaji Honorer Natuna akan Berimbas
Anda sekarang membaca artikel Tahun 2024 Diperikarakan Anggaran Minim, TPP Pegawai dan Gaji Honorer Natuna akan Berimbas dengan alamat link https://wahkabar.blogspot.com/2023/08/tahun-2024-diperikarakan-anggaran-minim.html
Related Posts :
Masyarakat Mesuji Tak Ingin Penjabat Bupati, Sulpakar Diganti
Pemprov Kepri: Gaji ke-13 untuk PTT dan PTK Non ASN Sudah Dianggarkan, Hanya untuk THL yang Tidak Bisa Dianggarkan
Banyaknya Temuan Korupsi di PTN, Ini Kata KPK
BP Batam Laporkan Perkembangan Batam kepada Dewas
Gubernur Ansar Serahkan Bantuan RT, RW, Posyandu, BPD, dan Penyuluh Agama di Kecamatan Senayang