Judul : Dugaan Amplop di PKKM Madrasah Kota Banjar, POSNU Desak Kanwil Kemenag Jawa Barat Evaluasi Menyeluruh
link : Dugaan Amplop di PKKM Madrasah Kota Banjar, POSNU Desak Kanwil Kemenag Jawa Barat Evaluasi Menyeluruh
Dugaan Amplop di PKKM Madrasah Kota Banjar, POSNU Desak Kanwil Kemenag Jawa Barat Evaluasi Menyeluruh
 |
| Aktivis POSNU Kota Banjar, Muhlison, saat memberikan keterangan |
Menurutnya, munculnya kembali dugaan serupa tidak boleh dianggap persoalan sepele, apalagi menyangkut kegiatan kedinasan yang seharusnya memiliki mekanisme pembiayaan serta pertanggungjawaban anggaran yang jelas.
"Kami tentu merasa prihatin apabila hal seperti ini memang kembali terjadi. Kami mengecam keras dan meminta adanya evaluasi terhadap jajaran di Kementerian Agama. Dalam pandangan kami, persoalan seperti ini tidak boleh terus berulang," ujar Muhlison, Kamis (5/11/2026).
Ia menyoroti informasi yang beredar terkait dugaan pemberian amplop dalam kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM). Muhlison mempertanyakan logika apabila kegiatan yang sudah didukung anggaran kedinasan masih disertai pemberian uang kepada pihak tertentu.
"Kalau memang itu kegiatan kedinasan, tentu harus jelas pembiayaannya. Ada atau tidak surat perjalanan dinas, bagaimana anggarannya, apakah sudah ada komponen biaya yang dialokasikan? Ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa masih muncul dugaan pemberian amplop?" katanya.
Muhlison menyatakan POSNU tengah menggali lebih dalam untuk memperoleh petunjuk serta data pendukung terkait dugaan tersebut. Baginya, persoalan ini bukan sekadar soal amplop, melainkan menyentuh integritas lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam pelayanan publik dan pendidikan keagamaan.
Selain dugaan amplop, POSNU turut mempertanyakan efektivitas pengawasan madrasah di Kota Banjar. Berdasarkan informasi yang diterima, jumlah Raudhatul Athfal (RA) saja mencapai sekitar 52 lembaga, belum ditambah jenjang madrasah lainnya. Ia meminta Kanwil Kemenag Jawa Barat mengkaji ulang rasionalitas jumlah pengawas dibandingkan jumlah lembaga binaan.
"Rasionalitas antara jumlah madrasah dengan jumlah pengawas harus dihitung. Apakah sudah sebanding atau belum? Jangan sampai beban kerja dan kewenangan terlalu terkonsentrasi pada satu orang," ungkapnya.
Muhlison menegaskan Kanwil Kemenag Jawa Barat jangan hanya menunggu polemik berkembang di ruang publik. Ia meminta evaluasi internal serta penelusuran secara objektif.
"Kami meminta Kanwil Kemenag Jawa Barat mengevaluasi pimpinan Kemenag Kota Banjar. Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dijelaskan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan," tegasnya.
Ia berharap dugaan ini ditelusuri secara transparan agar tidak semakin menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga Kementerian Agama. POSNU pun meminta Kemenag Kota Banjar segera menjelaskan mekanisme pembiayaan kegiatan, keberadaan atau tidaknya pemberian amplop, serta sistem pengawasan yang diterapkan di lingkungan madrasah.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pemberian amplop tersebut belum mendapat klarifikasi resmi dari Kemenag Kota Banjar maupun Kanwil Kemenag Jawa Barat dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
ASEP
Demikianlah Artikel Dugaan Amplop di PKKM Madrasah Kota Banjar, POSNU Desak Kanwil Kemenag Jawa Barat Evaluasi Menyeluruh
Anda sekarang membaca artikel Dugaan Amplop di PKKM Madrasah Kota Banjar, POSNU Desak Kanwil Kemenag Jawa Barat Evaluasi Menyeluruh dengan alamat link https://wahkabar.blogspot.com/2026/11/dugaan-amplop-di-pkkm-madrasah.html